Pengadilan AS memastikan penggolongan Pentagon terhadap Anthropic sebagai risiko keamanan
Pengadilan banding di Washington D.C. memutuskan bahwa Kementerian Pertahanan AS berhak menggolongkan perusahaan KI Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan". Dengan suara dua banding satu, hakim memberikan kebenaran kepada pemerintah AS.
Pemicu sengketa ini adalah penolakan Anthropic untuk memberikan akses tak terbatas kepada Pentagon atas model KI-nya, Claude. Perusahaan ingin mengecualikan secara kontrak penggunaan teknologinya untuk pengawasan massal terhadap warga AS atau untuk sistem senjata otonom.
Pentagon menolak syarat tersebut dan memerintahkan agar instansi federal tidak lagi menggunakan teknologi Anthropic. Menurut dokumen pengadilan, kementerian mulai menghapus sistem KI tersebut pada Maret.
Para hakim menjelaskan, seperti dilaporkan Ars Technica, bahwa akan "sangat mengkhawatirkan" jika model KI yang terlalu dibatasi gagal secara tak terduga dan menyebabkan kegagalan misi militer penting. Anthropic berargumen bahwa model tanpa batasan dapat salah mengenali sasaran untuk kekerasan mematikan.
Juru bicara Anthropic mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan tidak setuju dengan putusan tersebut dan sedang mempertimbangkan semua opsi, termasuk tinjauan hukum lebih lanjut. Pengadilan federal lain di California pada Agustus lalu menyatakan penggolongan serupa sebagai ilegal.
Karena pemerintah AS menggunakan dua landasan hukum yang berbeda untuk penggolongan tersebut, dua pengadilan harus memutuskan secara terpisah. Bagaimana kelanjutannya belum pasti: Anthropic dapat mengajukan permohonan sidang ulang atau membawa kasus ini ke Mahkamah Agung.
MENGAPA INI PENTING
Kasus ini menunjukkan bagaimana pemerintah dapat berusaha memaksa perusahaan KI untuk menyerahkan teknologinya tanpa batasan, meskipun hal itu berisiko terhadap pengawasan dan sistem senjata otonom.
YANG BISA ANDA LAKUKAN SEKARANG
- Tetap ikuti sumber berita terpercaya tentang keputusan penggunaan KI oleh pemerintah. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui lebih awal jika ada perubahan aturan mengenai pengawasan atau sistem senjata.
- Tanyakan penggunaan KI oleh instansi publik. Jika instansi publik menggunakan sistem KI, cari tahu untuk apa tepatnya dan dengan batasan apa. Organisasi hak asasi manusia sering menerbitkan informasi mengenai hal ini.
- Dukung tuntutan transparansi. Anda dapat mendukung upaya untuk menetapkan aturan hukum yang jelas mengenai penggunaan KI dalam militer atau pengawasan. Ini bisa dilakukan melalui petisi atau partisipasi politik.
- Periksa perlindungan data pada layanan KI yang Anda gunakan. Baca syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi KI yang Anda gunakan, terutama mengenai pembagian data kepada instansi pemerintah. Dengan begitu, Anda tahu data mana yang dilindungi.